Badan Eksekutif

Badan Eksekutif

Dalam sistem presidensial menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri.

Karena penyelenggaraan kesejahteraan rakyat merupakan tugas pokok dari setiap negara, apalagi jika ia tergolong Negara Kesejahteraan (Welfare State), maka kegiatan badan eksekutif mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat (pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, pekerjaan dsb)

Wewenang Badan Eksekutif

Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan administrasi negara

Legislatif, membuat rancangan undang-undang

Pertahanan, yakni kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri

Yudikatif, memberi grasi, amnesti, dan  sebagainya

Diplomatik, yakni kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain.

Beberapa Macam Badan Eksekutif

Sistem Parlementer dengan Parliamentary Executive

Contoh: Inggris

Kekuasaan Raja bersifat simbolis. Kekuasaan sesungguhnya ada di tangan perdana menteri yang memimpin para menteri.

Masa hidup suatu kabinet tergantung pada dukungan dalam badan legislatif.

Ada dua partai politik yang dominan, yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh, sehingga partai yang menang dalam pemilu dapat mengharapkan dukungan mayoritas dalam parlemen, sedangkan partai oposisi hanya ada satu yang menonjol.

Sistem Presidensial dengan Fixed Executive atau Non-Parliamentary Executive

Contoh Amerika Serikat

Badan eksekutif terdiri atas presiden beserta menteri-menterinya yang merupakan pembantunya. Presiden dinamakan Chief Executive.

Masa jabatan empat tahun, boleh diperpanjang delapan tahun kalau dipilih kembali.

Badan Eksekutif di Indonesia.

Presiden Soeharto adalah tokoh yang tampil setelah Gerakan 30 September/PKI, yang memimpin usaha pemberantasan komunis di Indonesia

Keberhasilan Orde Baru dalam membangun ekonomi, termasuk keberhasilan swasembada beras, memberikan kedudukan dominan yang semakin kokoh bagi Presiden Soeharto.

Dominasi mutlak dalam politik menghasilkan penyelewengan kekuasaan. Kebebasan berbicara tidak diperbolehkan sama sekali, persaingan politik antara dua partai politik dan Golkar menghilang, peranan ABRI semakin besar, munculnya keluarga Soeharto sebagai pengusaha besar (konglomerat) yang menggunakan kekuasaan, fasilitas, dan keuangan negara untuk kepentingan bisnis mereka (maraknya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme)

Masa sesudah Orde Baru dikenal sebagai Orde Reformasi, tujuannya melakukan perubahan politik sehingga sistem politik Indonesia lebih demokratis.

Hasil amandemen UUD 1945:

Masa Jabatan presiden dipertegas selama lima tahun

Pemilihan umum untuk memilih Presiden/wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Mempersulit pemecatan (impeachment) presiden oleh MPR

Presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR karena masalah-masalah politik, sebaliknya, presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Presiden membutuhkan dukungan yang cukup kuat sehingga memerlukan adanya partai politik atau koalisi partai politik yang kuat sehingga presiden dapat memerintah dengan baik.